Permendagri No 11 Tahun 2020 – Ketentuan Pakaian Dinas PNS (ASN)

Permendagri No 11 Tahun 2020 ini ditetapkan dalam rangka bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Dalam Bab II Pasal 3 Permendagri No 11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi:

a. PDH;

b. PSL; dan

c. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Adapun Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi meliputi:

a. PDH;

b. PDL pada perangkat daerah tertentu;

c. PSL;dan

d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Sedangkan Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi:

a. PDH;

b. PDL pada perangkat daerah tertentu;

c. PSL;

d. PDH Camat dan Lurah;

e. PDL Camat dan Lurah;

f. PDU Camat dan Lurah; dan

g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Link download Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 (disini)

Terima kasih telah membaca info tentang Permendagri Nomor 11 (Sebelas) Tahun 2020 tentang Ketentuan Pakaian Dinas ASN dan/atau PNS.