INI PROGRAM YANG AKAN DILAKUKAN KEMENDIKBUD UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN GURU DI DAERAH |
Apa program yang akan dilakukan Kemendikbud untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah ? Untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan layanan Lima program Afirmasi. Program tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dam tertinggal (3T).
“Penyediaan guru di daerah,
khususnya di daerah 3T menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan layanan
pendidikan,” demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan, Hamid Muhammad, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu
(25/11/2017).
Program Afirmasi yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru
di daerah meliputi: 1) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T); 2)
Program Guru Garis Depan (GGD), dan Guru yang bertugas di daerah khusus; 3)
Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK
(Program Keahlian Ganda); 4) Program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan
Konversi GTK PAUD dan DIKMAS; 5) Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD.
Program SM3T adalah program
pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan
pendidikan di daerah 3T selama satu tahun. Program tersebut dilakukan sebagai
penyiapan pendidik professional yang akan dilanjutkan dengan program Pendidikan
Profesi Guru.
Selanjutnya Program GGD
dilakukan sebagai upaya untuk memeratakan akses pendidikan dengan meningkatkan
ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T. Program GGD angkatan pertama telah
mengirimkan 798 guru profesional ke 28 kabupaten di daerah 3T yang tersebar di
empat provinsi. Keempat provinsi tujuan program GGD tersebut yaitu Provinsi
Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
“Kemendikbud akan merekrut
17.000 guru garis depan atau GGD untuk ditempatkan di 15.000 desa, daerah tertinggal,
terdepan dan terluar (3T). Guru tersebut akan menyandang status calon pegawai
negeri sipil (CPNS) setelah lulus program GGD. Program tersebut dicanangkan
akan bergulir hingga tahun depan,” tutur Plt. Dirjen GTK.
Tahun ini, Kemendikbud
merekrut 6.296 guru hasil dari seleksi program GGD 2016. dan program GGD 2018
akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di
sekolah-sekolah 3T. Dengan rencana merekrut 17.000 GGD itu sedang dibahas
intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara.
Program GGD mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. dimana gaji
untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.
Guru honorer yang ikut
program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dan ikut seleksi
GGD, mereka harus PPG. Penempatan GGD juga bisa di luar daerah 3T. ada beberapa
desa di Pulau Jawa pun masih banyak yang berada jauh dari pusat pemerintah
kabupaten. Kendati demikian, penempatan di daerah 3T jadi prioritas.
Selanjutnya, Program
Keahlian Ganda diinisiasi karena kurangnya guru produktif di SMK. Berdasarkan
data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak
91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi
12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Untuk
Program Keahlian Ganda tahap II, ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon
peserta Program Keahlian Ganda.
Dengan adanya Program
Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru
produktif. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi menjadi lima tahap,
sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Perlu adanya peran
pemerintah daerah untuk ikut serta melakukan redistribusi guru, meningkatkan
kompetensi, dan memenuhi kesejahteraan guru yang masih di bawah standar
minimum. Kadisdik tolong lakukan redistribusi guru, sehingga sekolah yang
kekurangan guru dapat cepat tertangani,” pesan Hamid.
Terkait dengan Program
Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS, tahun 2017
pemerintah memberi dana bantuan Pendidikan melalui Konversi kepada 1.819 orang
yang tersebar di 36 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dengan jurusan yang
sesuai dengan bidang PAUD dan Dikmas yaitu Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Bimbingan Konseling (BK).
Terakhir, untuk Program
Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD, tahun 2017 pemerintah menyelenggarkan
program Diklat dasar yang dilakukan oleh PKG sebagai Organisasi Mitra dan
Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Dasar yang dilakukan oleh HIMPAUDI dan IGTKI
tingkat Provinsi. Kedua program tersebut di bawah pembinaan Kemendikbud.
Sasaran Diklat tersebut
berjenjang tingkat dasar adalah Guru PAUD non formal yang berkualifikasi SLTA
dan SLTP dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti Diklat berjenjang dan yang
sejenis. Untuk memenuhi kebutuhan pelatih dalam program tersebut, pemerintah
memiliki program Pelatihan Calon Pelatih (PCP) yang dilakukan oleh 40
organisasi mitra diseluruh Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 2000 orang.
(kemendikbud)
EmoticonEmoticon